Desa Subuk

DESA SUBUK - Pemerintah mengejar target seluruh tenaga kerja konstruksi yang ada di Indonesia sudah tersertifikasi hingga 2019 mendatang, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Jasa Konstruksi yang telah diselesaikan tahun 2016. Disertifikasinya tenaga kerja konstruksi ini bertujuan agar pekerja memiliki pengakuan kompetensi kerja dan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing menyusul masuknya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, disertifikasinya tenaga kerja tersebut nantinya tak hanya untuk menjalankan kewajiban dari UU, namun juga untuk memastikan bahwa para pekerja konstruksi yang telah tersertifikasi akan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pendapatannya pun akan lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang tidak disertifikasi.

"Saya melihat jangan cuma wajib saja tapi harus ada manfaatnya. Kalau pendapatannya sama dengan yang tidak bersertifikat, orang jadi malas mendapatkan sertifikat. Jadi pendidikan sertifikasi itu harus ada, benefitnya juga ada, kita coba dengan insentif," kata Basuki saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno, ( Dikuti dari detik Financie edisi Senin, 21 Agu 2017 13:00 WIB)

Disisi lain Perbekel Desa Subuk Ketut Suliada Kusana, ST saat ditemui disela sela nyantai di kediamannya (13/06/2017) menambahkan, bahwa Para tukang dan Mandor dalam mendukung Kegiatan pembangunan Desa, diharapkan memiliki Setrifikat Tukang Dan Mandor.

“ kita Pemerintah Desa subuk akan memfasilitasi para Tukang dan mandor dalam pengurusan setrifikat tersebut ke Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)” ujurnya.

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang berwenang mengeluarkan sertifikat akan menguji tukang yang sudah kompeten akan mendapatkan sertifikat. Sebelum diuji, akan diberi pelatihan, kemudian diuji kemampuannya, “Jika memang layak, maka dapat sertifikat,”katanya.

Perbekel  mengatakan, adanya regulasi tukang harus bersertifikat, maka semua tukang, termasuk para tukang di kampung-kampung diharapkan memiliki sertifikat. LPJK memberi syarat untuk mendapatkan sertifikat, minimal lulusan SD, namun jika tidak taamat sampai SD, maka yang penting bisa membaca dan menulis. “Kami akan pro aktif dengan tukang kampung sebagai upaya untuk percepatan pemberian sertifikasi bagi tenaga kerja jasa konstruksi, harapnya.